Instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan situasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia, sebagai landasan atau sumber data untuk melakukan analisis sekundar dan penyusunan kebijakan berbasis HAM di Indonesia
Penyusunan Rancangan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia
Implementasi Rancangan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia
Evaluasi dan Penyempurnaan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia
Perhitungan Awal Indeks HAM Indonesia (menyesuaikan hasil evaluasi 2024)
mengukur kinerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan HAM oleh pemerintah.
mengukur kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM Indonesia.
menilai dampak kebijakan pemerintah terhadap penikmatan HAM bagi warga negara, dan menjadi tolak ukur pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam menjamin perlindungan HAM.
memberikan deskripsi dan dokumentasi kontekstual terhadap situasi HAM di Indonesia.
mengklasifikasikan situasi HAM di Indonesia berdasarkan kategori khusus/tertentu.
mengawasi perkembangan situasi HAM di Indonesia.
melakukan pemetaan dan pengenalan pola terhadap situasi HAM di Indonesia.
sebagai landasan atau sumber data untuk melakukan analisis sekunder dan penyusunan kebijakan-kebijakan di Indonesia.
Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan |
Hak Bebas dari Penyiksaan |
Hak Bebas dari Praktik Perbudakan |
Kebebasan dan Keamanan Pribadi |
Hak atas Peradilan yang Baik |
Hak Bebas dari Pemidanaan Akibat Hubungan Kontraktual |
Kebebasan Bergerak |
Perlindungan Bagi Orang Asing |
Hak untuk Mendapatkan Suaka Politik |
Hak atas Perlindungan Privasi |
Hak atas Kebebasan Beragama |
Hak atas Kebebasan Berkeyakinan |
Hak atas Kebebasan Berpikir |
Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi |
Hak untuk Berkumpul |
Hak untuk Berserikat |
Hak untuk Menikah dan Membentuk Keluarga |
Hak Berpartisipasi dalam Pemerintahan |
Hak Milik Pribadi |
Hak atas Kewarganegaraan |
Hak atas Pendidikan
|
Hak untuk Memperoleh Pekerjaan
|
Hak Tenaga Kerja
|
Hak atas Perumahan yang Layak
|
Hak atas Air
|
Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat
|
Hak atas Kesehatan
|
Hak atas Jaminan Sosial
|
Hak atas Pemanfaatan Kemajuan Ilmiah dan Teknologi
|
Hak atas Kehidupan Budaya
|
Hak atas Standar Hidup yang Layak
|
Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
|
Hak Perlindungan Anak |
Hak Anak dalam Ancaman Eksploitasi Ekonomi |
Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Pelecehan Seksual |
Hak atas Kesehatan bagi Bayi dan Anak |
Hak Anak Memperoleh Informasi Asal Usulnya |
Hak Anak untuk Bebas dari Hukuman Mati |
Hak Anak untuk Bermain, Berekreasi dan Berkreasi |
Hak Anak untuk Tidak Terlibat Peperangan |
Hak Anak atas Peradilan Khusus |
Hak Perempuan Hamil untuk Bebas dari Hukuman Mati
|
Hak Reproduksi Wanita
|
Hak Penyandang Disabilitas atas Perlakuan Khusus untuk Memperoleh Kesempatan yang Sama
|
Hak Masyarakat Hukum Adat |
Tangerang, ham.go.id – Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) terus dibahas secara intensif. Untuk mempercepat proses penyusunan IHAMI, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat konsinyering
Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka mempercepat proses penyusunan Indeks HAM Indonesia (IHAMI), Direktorat Jenderal HAM kembali menggelar rapat bersama sejumlah K/L terkait, Kamis (14/4). Direktur
Jakarta, ham.go.id – Indeks HAM Indonesia (IHI) merupakan salah satu program prioritas nasional yang dimiliki KemenkumHAM pada tahun 2022. Untuk mempercepat proses penyusunan IHI, Direktorat
informasi@ham.go.id
+62 21 2526 808 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5
Jakarta 12940 Indonesia